Pemerintahan

Kadis DPMPD Kabupaten Cirebon ” Pilwu Serentak Menunggu Koordinasi Kemendagri “

Kab. Cirebon, Jawa barat, mitratnipolri.com :

Viralnya Informasi tentang rancangan atas revisi UU Desa mengenai masa jabatan kepala desa atau kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun dari berbagai medsos dan group WhatsApp, membuat kalangan masyarakat bingung menjelang pilihan Kuwu (Pilwu) pada bulan Oktober 2023 di Kabupaten Cirebon.

Dalam hal ini ditanggapi oleh Nanan Abdul Manan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, menyebut revisi Undang-Undang (UU) Desa mengenai masa jabatan kepala desa atau kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun masih berupa rancangan.

“Tetapi, rancangan tersebut sudah viral di berbagai media sosial (medsos) dan grup WhatsApp di kalangan masyarakat,” Ungkapnya. Selasa (04/7/2023).

Menurutnya, pihak DPMD belum menerima Informasi tentang rancangan atas revisi UU Desa mengenai masa jabatan kepala desa atau kuwu dari 6 tahun menjadi 9 tahun secara utuh dari Kemendagri.

“Jadi, informasi tentang rancangan atas revisi UU tersebut baru diketahui DPMD dari medsos dan grup-grup WhatsApp di kalangan media dan berbagai elemen masyarakat,” tuturnya.

Menyikapi wacana informasi yang berkembang di kalangan masyarakat, Minggu ini, lanjut Nanan Abdul Manan menegaskan bahwa pihaknya dalam Minggu ini akan konsultasikan jadwal tahapan pilwu serentak ke kementerian dalam negeri.

” Untuk itu DPMPD dalam Minggu ini, kami akan konsultasikan jadwal tahapan pilwu serentak ke kementerian dalam negeri mas,” tandasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Nanan Abdul Manan, DPMD masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pentunjuk teknis (juknis) dari Kemendagri. Dan, kami harus melihat Ketentuan peralihannya, bahwa UU itu berlaku untuk siapa?

Kalau, rancangan revisi UU tersebut ternyata berlaku untuk kuwu yang saat ini masih menjabat. Itu artinya, kuwu di 412 desa yang masih menduduki jabatannya bakal mendapatkan tambahan masa jabatan tiga tahun.

” Intinya, kita tunggu hasil koordinasi dan arahan dari kementerian mengenai pilwu serentak di Kabupaten Cirebon, juklak juknisnya seperti apa, PP-nya dan Permendagri nya seperti apa, masih menunggu,” terangnya.

(Red/Taufik)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button