Hukum

Disebut Ada Unsur ‘Memaksakan’ dalam Kasus Pasar Cigasong, Begini Kata Kasipenkum Kejati Jawa Barat

Bandung, Jawa Barat— Ketika INA ditetapkan sebagai tersangka ada kegaduhan yang ditimbulkan di Majalengka.

Hal itu dikatakan D.B Setiabudhi, M.Pd., saat menemui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jabar pada Selasa pagi, 19 Maret 2024 di ruang Media Center salah satu lembaga negara tersebut.

Menurut Budi, kegaduhan tersebut muncul, baik di kalangan masyarakat bawah hingga atas.

“Akhirnya muncul pendapat-pendapat bahwa, kok Kejati sepertinya telah ‘memaksakan’,” ucap Budi.

Bagaimana memaksakannya, sambung dia, yang pertama adalah adanya fakta rekaman pengembalian uang gratifikasi yang disangkakan.

“Dua pengakuan, pengakuan dari saudara AN bahwa tidak ada aliran (uang) ke pejabat atau saudara INA. Dan yang ang terakhir video dari DRN selaku kuasa direksi PT PGA yang menyatakan bahwa tidak ada aliran dana ke INA,” jelasnya.

Dampak-dampak ini, lanjut Budi, salahsatunya apa mungkin ada unsur politik yang timbul? Ini, saya ingin menyampaikan.

Menanggapi hal itu, Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya meyakinkan bahwa tim penyidik Kejati bekerja profesional.

“Bikin resah atau tidak temen-temen di Majalengka, tim penyidik selama saya tugas di mana-mana termasuk di Jawa Barat, tidak ada unsur politis,” ujarnya.

“Untuk menetapkan tersangka itu kan ada dua alat bukti. Tapi kalaupun dianggap politis, saya pastikan teman-teman penyidik tidak ada muatan politis,” terang Nur.

Adapun disinggung adanya pengakuan dari dua orang saksi, baik melalui rekaman suara atau video terkait tidak adanya aliran dana yang masuk ke INA, Kasipenkum mempersilahkan untuk dibawa di persidangan.

“Terkait ada pengembalian, tidak ada aliran dana (ke INA) itu silahkan untuk kita buktikan di persidangan,” kata dia.

Kasipenkum mengatakan ketika ada rekaman terus diserahkan ke tim penyidik, nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti dan hal itu akan dibuka secara terang benderang di persidangan.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam kasus proyek Pasar Cigasong ini belum ada putusan inkrah.

“Ini kan baru disangkakan, belum ada putusan yang inkrah. Jadi kita dari tim penyidik, monggo silahkan dibuktikan di persidangan,” tandasnya.

Sementara, kuasa hukum AN menyatakan bahwa ada pejabat Pemkab Majalengka yang meminta uang kepada kliennya.

Berikut pernyataan resmi kuasa hukum AN, seperti awak media lihat dari rekakam video yang diterima.

“Sebetulnya dalam masalah ini tidak ada kerugian negara. Ini kan BOT sistemnya, pembangunan pasar kan investor, ini kan dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang,” ungkapnya.

Dan, sambungnya, menurut keterangan klien kami itu sebetulnya tidak ada (gratifikasi), misalkan rekayasa dari ASN tersebut untuk memenangkan. Khususnya Pak INA ya.

“Dan Pak INA itu, justru pada saat itu, kondisinya sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan klien kami,” kata Dede.

Dikatakan Kuasa Hukum AN, setelah dapat lelang ada inisiatif dari PT PGA memberikan sejumlah uang kepada Pemda dan INA.

“Untuk ke Pemda (Bupati) dan untuk Pak INA itu. Dan itu (pemberian dari PT) ditolak,” tegasnya.

“Justru yang muncul keterangan sekarang dari klien saya itu justru ada permintaan dari M atas dasar suruhan E,”

“Jadi atas permintaan E, M meminta uang ke AN. M itu pejabat, E pejabat juga,” ujarnya, menegaskan.

Lalu awak media bertanya terkait dana yang diminta itu sebesar Rp 50 juta. Dede membenarkan.

“Ya, betul Rp 50 juta itu dan secara gamblang sudah disampaikan (ke penyidik) oleh AN,” ujarnya.***

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button