Hukum

Kejagung Ingin Satker Kejati Kepri Peroleh WBK dan WBBM 2024

Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, mitratnipolri.com :

Waja Sunarta saat melakukan peninjauan ke satker Kejari Bintan terkait persiapan penilaian akselerasi proyek percontohan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM (Penkum Kejagung) Waja Sunarta saat melakukan peninjauan ke satker Kejari Bintan terkait persiapan penilaian akselerasi proyek percontohan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM (Penkum Kejagung). Juma at 24 Mei 2024.

Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kajati Kepri) Teguh Subroto, agar menargetkan satuan kerja (satker) di lingkungan Kejati Kepri, ada yang memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2024.

Wakil Jaksa Agung (Waja) Sunarta, yang juga Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan menegaskan, instrumen yang harus diperhatikan agar memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah patuh terhadap seluruh tahapan.

“Jadi, baik dari segi ketepatan waktu, keakuratan data yang pastinya dibutuhkan peran dari pimpinan satuan kerja dengan menggunakan instrumen Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di lingkungan Kejaksaan RI,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kejati Kepri, bersama Kepala Biro Perencanaan Kejagung Tiyas Widiarto, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Muhammad Ali Akbar.

Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso mengatakan, kunker tersebut diikuti oleh Kajati Teguh Subroto, Wakajati Kepri Rini Hartatie, para Asisten, Kajari, Kacabjari, serta pejabat Eselon IV dan V, serta diikuti secara daring oleh seluruh satker Kejaksaan se-wilayah hukum Kejati Kepri di aula Sasana Baharudin Loppa Kejati Kepri.

Kajati Teguh Subroto pun mengusulkan beberapa satker untuk mengikuti seleksi mendapatkan predikat WBK/WBBM pada wilayah hukum Kejati Kepri.

Satker tersebut diantaranya Kejari Batam, Kejari Karimun, Kejari Bintan, Kejari Lingga diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

“Kejari Tanjungpinang yang sebelumnya sudah memperoleh predikat WBK diusulkan kembali untuk memperoleh predikat WBBM,” jelas Denny.

Kunker tersebut juga untuk meningkatkan indeksasi dan mempersiapkan satker dilingkungan Kejaksaan untuk dilakukan penilaian akselerasi proyek percontohan (pilot project) pembangunan Zona Integritas perlu dilakukan asistensi oleh Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Sunarta kembali mengingatkan agar mempedomani dan melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana, dan tindaklanjuti Surat Jaksa Agung Nomor : B-54/A/SKJA/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 mengenai perilaku bijaksana dalam penggunaan media sosial.

Menurutnya, Kejaksaan merupakan institusi yang saat ini memperoleh kepercayaan publik sangat tinggi.

“Jaga nama baik pribadi, nama baik keluarga, nama baik institusi, dan nama baik profesi. Jangan ciderai kepercayaan tersebut dan jangan bebani pimpinan dengan tindakan-tindakan negatif,” tandasnya.

Jurnalis : Syafaatul Anam sekretaris wilayah daerah khusus jakarta (DKJ) media mitratnipolri.com
Editor : Taufik

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button