Institusi POLRI

Pernyataan Sikap KP3 Atas Dugaan Pelanggaran Kasus Vina Cirebon

Jakarta Selatan, mitratnipolri.com :

Direktur Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) memberikan pernyataan sikap nya terkait kasus Vina Cirebon.

KP3 sudah berikan surat pernyataan sikap ini kepada pihak pihak terkait .

KP3 merupakan mitra Kritis institusi Polri sahabat rakyat dalam penegakan hukum, menyampaikan analisa kasus dan kesimpulan yuridis terkait kasus di Cirebon dengan Korban yang bernama Alm. Rizki Rudiana (Eki) dan Vina Cirebon.

Selanjutnya informasi tersebut adalah fakta yang menunjukkan kejanggalan dan dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Polres Cirebon dan/atau Polda Jawa Barat pada saat itu, adapun informasi dimaksud adalah :

Bahwa, dari 8 Saksi Terduga dimana Saka Tatal adalah saksi yang diperiksa terakhir kali pada tanggal 16 September 2016. Namun telah dilakukan penangkapan dan tersingkir sejak tanggal 31 Agutus 2016.
Bahwa, pada proses penyidikan, penyelidikan dan pemeriksaan oleh kepolisian, Saka Tatal tidak dapat didampingi dengan kuasa hukum dan tidak diperkenankan oleh Kepolisian Polres Cirebon dengan alasan masih dalam proses pemeriksaan.

Bahwa, ⁠Penahanan / penetapan tersangka kepada saka tatal tidak berdasarkan 2 alat bukti yang berkaitan langsung, melainkan berdasarkan keterangan-keterangan Saksi.

Bahwa, ⁠Setiap saksi/pelaku lain menyampaikan informasi yang berbeda beda berkaitan dengan siapa-siapa saja yang ikut turut serta dalam tindak pidana dimaksud.

Bahwa, berulang kali saka tatal menyatakan tidak bersalah dan membantah keterangan keterangan saksi-saksi dari kepolisian, namun tidak ditanggapi oleh penyidik ​​dan majelis hakim.

Bahwa, Saka Tatal ditahan atas laporan polisi Nomor :LP/953/B/VIII/2016/JBR/CRB Kota tanggal 31 Agutus 2016 atas nama pelapor Rudiana.

Bahwa, Laporan tersebut adalah laporan Sdr. Rudiana (ayah Alm. Eki) sebagai anggota polisi pada polres cirebon.

Bahwa, Penahanan / pemeriksaan awal yang tidak sesuai prsosedural, karena Sdr. Rudiana adalah anggota kepolisian polres cirebon pada divisi narkoba. Sdr. Rudiana melakukan penangkapan atas dasar informasi masyarakat.

Bahwa, pelimpahan penangkapan atau laporan polisi yang dilakukan oleh Sdr. Rudiana setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh Sdr. Rudiana sendiri.

Bahwa, semua Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menerangkan sebab kejadian bermula dari Sdr. Andi (Anggota Moonracker) yang memiliki permasalahan dengan genk motor XTC.

Namun, sampai saat ini telah dihapuskan nama Andi sebagai DPO.

⁠Bahwa Penghilangan nama nama DPO yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat setelah ditangkap nya Sdr. Pegi alias Perong. Dengan penhapusan DPO lainnya, polda Jawa Barat secara berani telah melakukan contempt of court, karena DPO adalah berdasarkan putusan hakim, penghilangan DPO tidak didasari alasan jelas karena semua keterangan saksi sudah diterima di penyidikan, penyelidikan dan persidangan.

Bahwa, Berdasarkan hasil Visum et Refertum atas jenazah vina yang sudah menjadi fakta di dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang sudah inkracht telah dilakukan pengujian terhadap para pelaku (Terpidana). Maka DNA atas hasil visum dapat di cocok kan dengan para pelaku.

Bahwa, Kami meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk membuka secara terang benderang atas keterlibatan siapapun tanpa terkecuali baik Nama-nama yang disebutkan oleh para terpidana yaitu Dani dan Andi agar dilakukan pemeriksaan dan dimintakan keterangan.

Berdasarkan poin-poin yang telah diuraikan diatas terdapat kejanggalan yang kami yakini dan selanjutnya kami Komite Pendukung Presisi Polri (KP3) sebagai mitra kritis Polri meminta kepada Kapolri untuk membuka secara terang benderang dan transparan berkaitan dengan penangan kasus ini demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Demikian dari KP3 disampaikan sikap dan aduan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan SALAM PRESISI,”tutup Ade.

Jurnalis : Arkani Humas
Editor : Taufik

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button